Penelitian Terbaru Mengungkap ‘Kesenjangan Jaminan’ dalam Peminjaman Bitcoin

Di tengah pasar aset digital yang makin matang, satu kebiasaan investor tidak berubah: banyak pemegang Bitcoin lebih rela menahan koinnya ketimbang menjual, bahkan ketika butuh likuiditas. Menjual terasa seperti “menyerah” atas keyakinan yang dibangun bertahun-tahun, terutama bagi mereka yang berhasil bertahan melewati koreksi tajam seperti anjloknya harga pada 2018 dan 2022. Karena itu, strategi yang terdengar teknis—meminjam uang dengan menjaminkan Bitcoin—mulai dianggap sebagai jalan tengah: tetap memegang aset, tetapi bisa mengakses dana tunai. Namun sebuah penelitian terbaru justru menunjukkan paradoks yang menarik. Minat untuk meminjam tinggi, tetapi praktiknya masih rendah. Di sinilah istilah kesenjangan jaminan muncul: jarak besar antara “ingin” dan “berani” dalam peminjaman Bitcoin. Laporan ini juga memperlihatkan bahwa hambatan utamanya bukan sekadar kurang pengetahuan, melainkan masalah kepercayaan, tata kelola risiko, dan kepastian regulasi—tiga hal yang menentukan apakah pinjaman kripto akan terasa seperti inovasi finansial, atau sekadar permainan berbahaya.

Penelitian tentang kesenjangan jaminan dalam peminjaman Bitcoin: angka, konteks, dan maknanya

Dalam penelitian yang dipesan oleh platform pinjaman berbasis Bitcoin Ledn dan dikerjakan bersama firma riset Protocol Theory, sebanyak 1.244 pemegang kripto di Amerika Serikat dan Australia disurvei. Temuannya tajam: lebih dari 88% responden menyatakan mereka akan mempertimbangkan meminjam dengan jaminan aset kripto, tetapi hanya sekitar 14% yang benar-benar sudah melakukannya. Ledn menyebut selisih ini sebagai kesenjangan jaminan, kira-kira rasio 6 banding 1 antara “yang bersedia” dan “yang bertindak”. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pasar “minat” sudah besar, tetapi pasar “aksi” masih tertahan.

Jika ini terjadi pada produk finansial tradisional—misalnya kredit dengan agunan rumah—biasanya penyebabnya adalah akses yang sempit atau persyaratan yang sulit. Namun dalam peminjaman Bitcoin, penelitian justru mengarah ke persoalan lain: banyak pemegang aset sudah cukup paham dasar-dasar blockchain dan mekanisme pinjaman, tetapi masih ragu pada lingkungan eksekusinya. Apakah pihak pemberi pinjaman benar-benar memegang agunan secara aman? Seberapa transparan aturan likuidasi? Apa dampak perubahan regulasi? Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah masalah dari “edukasi produk” menjadi “infrastruktur kepercayaan”.

Agar konteksnya lebih hidup, bayangkan seorang karakter fiktif: Damar, karyawan teknologi di Jakarta yang mulai mengoleksi Bitcoin sejak 2017. Ia selamat dari volatilitas besar dan menganggap kepemilikan Bitcoin sebagai “tabungan generasi”. Saat Damar butuh modal untuk memperluas usaha keluarga, ia terpikir menjual sebagian koin. Namun ia ingat betapa sulitnya membeli kembali ketika harga naik cepat. Ia lalu menimbang opsi pinjaman, tetapi ketakutannya bukan pada bunga, melainkan pada kemungkinan likuidasi saat harga turun tajam. Di sinilah penelitian menjadi relevan: banyak orang seperti Damar ada di fase “siap secara niat” tetapi “tertahan secara keyakinan”.

Fenomena ini juga berkaitan dengan cara orang memandang investasi kripto. Pada 2026, narasi Bitcoin sebagai “aset strategis” semakin sering muncul dalam pembicaraan institusi. Namun bagi individu, pengalaman emosional memegang koin tetap dominan. Inilah alasan mengapa studi semacam ini penting: ia tidak hanya berbicara tentang produk pinjaman, tetapi tentang psikologi risiko, reputasi pelaku industri, dan evolusi norma keuangan digital. Insight kuncinya: permintaan sudah ada, yang tertinggal adalah rasa aman untuk mengeksekusi.

Mengapa pemegang Bitcoin memilih meminjam, bukan menjual: strategi likuiditas dan perilaku investor

Penelitian yang sama menunjukkan bahwa mereka yang sudah memakai pinjaman kripto bukanlah kelompok yang panik mencari dana darurat. Profilnya justru relatif “mahir finansial”: nyaman dengan leverage, paham manajemen portofolio, dan fokus akumulasi jangka panjang. Dari pengguna pinjaman yang aktif, sekitar 62% menggunakan dana pinjaman untuk membeli lebih banyak Bitcoin, sementara hanya 1% yang memanfaatkan skema ini untuk menjual. Ini memberi sinyal bahwa pinjaman agunan Bitcoin dipakai sebagai alat strategi, bukan sekadar tambalan cash flow.

Di level praktis, motif “meminjam, bukan menjual” punya beberapa lapisan. Pertama adalah aspek psikologis: menjual koin yang sudah dipegang melewati badai harga terasa seperti memutus identitas sebagai HODLer. Kedua adalah aspek timing pasar: seseorang bisa percaya nilai Bitcoin akan meningkat dalam horizon tertentu, tetapi tetap butuh uang hari ini. Ketiga adalah aspek perencanaan: dengan pinjaman, pemegang tetap menjaga eksposur pada aset yang diyakini akan naik, sambil mendapatkan likuiditas untuk kebutuhan lain seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, atau modal usaha.

Namun strategi ini tidak bisa dipisahkan dari risiko keuangan. Dalam pinjaman beragunan, peminjam wajib menjaga rasio jaminan (loan-to-value/LTV). Saat harga Bitcoin turun, nilai agunan turun, rasio LTV naik, dan peminjam bisa terkena margin call atau likuidasi. Jadi, keputusan meminjam sebenarnya adalah keputusan mengelola volatilitas. Banyak orang menganggap volatilitas sebagai “harga” untuk potensi return, tetapi ketika volatilitas berinteraksi dengan utang, dampaknya menjadi non-linear. Satu gerak harga yang cepat bisa menghapus ruang napas.

Di sini, ada baiknya membedakan beberapa pendekatan yang sering dipakai peminjam yang lebih berpengalaman. Mereka biasanya (a) memilih LTV awal lebih konservatif, (b) menyiapkan dana cadangan untuk top up agunan, atau (c) memecah pinjaman menjadi beberapa tranche agar tidak semua posisi rentan pada level harga yang sama. Strategi semacam ini terasa mirip praktik manajemen risiko pada pasar derivatif, meski produk yang dipakai berbeda. Unsur kriptografi dan blockchain membuat perpindahan agunan bisa lebih cepat, tetapi bukan berarti tanpa risiko operasional.

Contoh lain: Rani, pemilik studio desain, memakai pinjaman beragunan Bitcoin untuk menutup selisih arus kas saat klien telat bayar. Ia memilih tenor pendek dan LTV rendah, lalu melunasi segera setelah invoice cair. Bagi Rani, pinjaman ini bukan alat spekulasi, melainkan jembatan likuiditas. Dua cerita—Damar dan Rani—menunjukkan bahwa motif peminjam bisa berbeda, tetapi keduanya tetap bergantung pada satu hal: mekanisme perlindungan dari skenario terburuk. Itu membuka jalan ke pembahasan berikutnya: mengapa kepercayaan lebih menentukan daripada fitur.

Diskusi tentang peminjaman modern sering bersinggungan dengan arah kebijakan ekonomi yang lebih luas. Saat debat seputar fiskal dan pertumbuhan menguat, kebutuhan likuiditas rumah tangga dan usaha kecil ikut naik; lihat konteksnya pada perdebatan fiskal dan pertumbuhan yang kerap memengaruhi akses kredit. Di titik ini, pinjaman berbasis kripto muncul sebagai alternatif, tetapi standar keamanannya harus setara dengan produk arus utama.

Hambatan utama: volatilitas, risiko likuidasi, dan ketidakpastian regulasi sebagai sumber kesenjangan jaminan

Ketika peneliti bertanya kepada responden yang belum meminjam, alasan yang paling sering muncul bukan “tidak mengerti caranya” atau “tidak punya cukup kripto”. Hambatan utamanya adalah faktor kepercayaan yang terkait langsung dengan tiga isu: mengelola volatilitas harga Bitcoin, mengelola risiko likuidasi, dan ketidakpastian regulasi untuk pinjaman berbasis kripto. Ini menarik karena menandakan bahwa edukasi saja tidak cukup; orang ingin sistem yang terasa adil, dapat diprediksi, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Volatilitas adalah sifat bawaan aset yang diperdagangkan 24/7. Tetapi dalam konteks pinjaman, volatilitas berubah menjadi ancaman struktural. Banyak pemegang koin mengingat bagaimana pergerakan ekstrem bisa terjadi dalam hitungan hari—bahkan jam—dan merasa bahwa “aturan permainan” harus menjelaskan secara rinci apa yang terjadi saat harga menembus ambang tertentu. Kejelasan seperti ini bukan kosmetik; ia menentukan apakah peminjam punya kesempatan rasional untuk bertindak, atau justru terkejut oleh likuidasi otomatis.

Berikut ini adalah daftar kekhawatiran yang biasanya muncul pada calon peminjam, disusun sebagai checklist praktis sebelum mengambil produk:

• Seberapa transparan LTV dan ambang likuidasi, dan apakah ada simulasi skenario penurunan harga?
• Bagaimana prosedur margin call: notifikasi, tenggat waktu, dan kanal komunikasi.
• Di mana dan bagaimana agunan disimpan: kustodian, multi-sig, dan audit keamanan.
• Apakah ada risiko rehypothecation (agunan dipinjamkan lagi), dan bagaimana kebijakannya ditulis.
• Bagaimana kepatuhan regulasi dan perlakuan hukum jika terjadi sengketa lintas yurisdiksi.

Ketidakpastian regulasi menjadi faktor psikologis yang besar karena pinjaman beragunan kripto berada di persimpangan: ia mirip kredit, tetapi agunannya adalah aset yang cara kepemilikannya ditentukan oleh kunci privat. Negara bisa punya pandangan berbeda tentang apakah Bitcoin dapat diperlakukan sebagai objek jaminan, bagaimana eksekusinya saat gagal bayar, dan bagaimana perlindungan bagi peminjam ritel. Di Indonesia, diskusi akademik tentang legalitas aset kripto sebagai objek jaminan—baik dalam perspektif perdata maupun kepailitan—masih berkembang. Ini membuat sebagian orang memilih menunggu sampai norma lebih mapan, meski mereka tertarik secara ekonomi.

Kekhawatiran “tidak punya cukup kripto” justru berada di peringkat bawah dalam temuan penelitian, yang berarti banyak calon pengguna sebenarnya memiliki aset yang memadai, tetapi tidak yakin pada prosedur dan tata kelola. Artinya, industri menghadapi pekerjaan rumah yang sangat spesifik: membangun standar operasional, pelaporan, dan perlindungan konsumen yang bisa dipahami tanpa jargon. Insight penutup untuk bagian ini: keputusan meminjam ditentukan oleh bagaimana risiko dijelaskan dan dibatasi, bukan sekadar oleh iming-iming likuiditas.

Ledn, produk pinjaman agunan Bitcoin, dan sinyal kepercayaan: dari proof-of-reserves hingga sekuritisasi berperingkat

Dalam penelitian ini, Ledn menjadi contoh pemain yang mencoba menjawab problem “trust infrastructure”. Perusahaan tersebut menyatakan telah menawarkan pinjaman dengan jaminan Bitcoin sejak 2018 dan melampaui US$10 miliar dalam akumulasi originasi pinjaman. Produk intinya sederhana: pemegang Bitcoin menjaminkan koin, lalu meminjam dolar tanpa harus menjual. Di sekitar produk inti itu, Ledn juga mengoperasikan akun simpanan, produk “borrow-to-buy” bernama B2X, serta desk perdagangan. Ekosistem ini memperlihatkan arah industri: pinjaman tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian layanan finansial berbasis kripto.

Yang membuatnya relevan terhadap kesenjangan jaminan adalah daftar sinyal kepercayaan yang lebih “institusional”. Ledn menonjolkan sertifikasi SOC 2 Type 2 (yang biasanya dikaitkan dengan kontrol keamanan dan kepatuhan proses), publikasi proof-of-reserves dan laporan “open-book”, serta status sebagai penyedia layanan aset virtual yang terdaftar pada regulator di Kepulauan Cayman dan Spanyol. Selain itu, perusahaan tersebut pernah mengumumkan penerbitan sekuritisasi berbasis pinjaman agunan Bitcoin yang mendapatkan peringkat BBB dari S&P—sebuah langkah yang, bagi banyak investor ritel, berfungsi sebagai “bahasa kepercayaan” karena melibatkan metodologi pemeringkatan yang sudah lama dikenal di pasar obligasi.

Walau begitu, sinyal kepercayaan bukan berarti bebas risiko. Sertifikasi dan laporan meningkatkan transparansi, tetapi peminjam tetap perlu memahami struktur produk: bagaimana agunan dikelola, bagaimana risiko pasar dipetakan, dan bagaimana proses likuidasi dilakukan. Dalam praktiknya, calon peminjam sering menilai bukan hanya suku bunga, melainkan “rasa aman” dari detail kecil: apakah syarat tertulis mudah dipahami, apakah platform punya rekam jejak menangani pasar turun, dan apakah dukungan pelanggan responsif saat pasar bergejolak.

Untuk memetakan apa yang biasanya dianggap penting oleh calon peminjam (dan sejalan dengan temuan penelitian), berikut tabel ringkas yang membandingkan faktor keputusan antara “fitur finansial” dan “sinyal kepercayaan”.

Pernyataan salah satu pendiri Ledn, Mauricio Di Bartolomeo, merangkum problemnya: Bitcoin sudah dimiliki puluhan juta orang, dikelola institusi yang diawasi, bahkan disentuh lembaga pemeringkat; namun pinjaman beragunan masih seperti “bab awal” jika dibanding kelas aset tradisional dengan ukuran serupa. Artinya, tantangan utamanya bukan menciptakan permintaan, melainkan membangun sistem yang membuat orang nyaman untuk mengeksekusi. Dari sini, pembahasan mengalir ke lanskap alternatif: bagaimana model pinjaman peer-to-peer dan protokol on-chain ikut membentuk standar baru.

Peminjaman Bitcoin di era blockchain: pinjaman peer-to-peer, praktik on-chain, dan agenda perlindungan konsumen

Selain platform terpusat seperti Ledn, ekosistem blockchain juga melahirkan jalur lain untuk mengakses likuiditas: pinjaman peer-to-peer dan protokol pinjam-meminjam on-chain. Pada model peer-to-peer, perjanjian bisa terjadi langsung antara pemberi dana dan peminjam melalui marketplace, dengan jaminan kripto dan aturan yang disepakati. Sementara pada protokol on-chain, “aturan kredit” sering diwujudkan sebagai smart contract: rasio jaminan, perhitungan bunga, dan likuidasi berlangsung otomatis berdasarkan data harga (oracle). Dua model ini menawarkan efisiensi, tetapi juga memperkenalkan risiko yang berbeda dari pinjaman bank.

Di satu sisi, otomatisasi bisa memperkecil risiko moral hazard karena aturan ditegakkan konsisten. Di sisi lain, otomatisasi dapat terasa kejam bagi pengguna ritel: ketika pasar bergerak cepat, likuidasi bisa terjadi tanpa negosiasi. Ini mempertegas kebutuhan perlindungan konsumen yang lebih modern, bukan hanya dalam bentuk larangan, melainkan standar transparansi dan desain produk. Misalnya, notifikasi risiko yang jelas sebelum transaksi, simulasi skenario penurunan harga, dan penjelasan sederhana tentang bagaimana oracle bekerja serta apa yang terjadi bila oracle gagal.

Ada pula dimensi keamanan teknis yang tak bisa diabaikan. Aset kripto bergantung pada kriptografi: kontrol atas kunci privat berarti kontrol atas aset. Pada protokol tertentu, pengguna menyetor jaminan ke smart contract; risiko yang muncul meliputi bug kontrak, kegagalan oracle, atau serangan ekonomi. Pada platform kustodian, risiko lebih berkaitan dengan tata kelola penyimpanan, kebijakan internal, dan kelayakan audit. Dengan kata lain, pilihan arsitektur menentukan profil risiko keuangan dan risiko operasional.

Agar pembaca mendapat gambaran nyata, bayangkan skenario UKM: sebuah bengkel kreatif di Bandung ingin menambah mesin, tetapi akses kredit bank memakan waktu. Mereka mempertimbangkan menjaminkan Bitcoin milik pemilik usaha untuk pinjaman jangka pendek. Bila mengambil jalur P2P, mereka mungkin bisa menegosiasikan tenor dan bunga lebih fleksibel, tetapi perlu memastikan mekanisme escrow dan penyelesaian sengketa. Bila memilih protokol on-chain, mereka mendapatkan transparansi kode, namun harus siap menghadapi likuidasi otomatis. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang mendorong akses pembiayaan usaha kecil, isu ini relevan dengan diskusi tentang pembiayaan UMKM di Indonesia, karena alternatif likuiditas yang cepat bisa membantu, asalkan perlindungan risikonya memadai.

Agenda ke depan tidak hanya soal teknologi, melainkan juga tata kelola sosial. Jika pinjaman kripto ingin menjadi infrastruktur finansial yang dipercaya, ekosistem perlu menyepakati “bahasa standar”: definisi biaya, cara menghitung bunga efektif, aturan likuidasi yang manusiawi, dan mekanisme pengaduan yang jelas. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa inovasi paling cepat diadopsi ketika ia selaras dengan kebutuhan publik—seperti bagaimana kebijakan publik di sektor lain mendorong perubahan perilaku; analoginya dapat dilihat dari narasi inovasi yang mengubah sistem pada inovasi pendidikan Finlandia, di mana struktur dan kepercayaan institusional menjadi kunci adopsi.

Pada akhirnya, kesenjangan jaminan adalah cermin: teknologi sudah menyediakan jalan, tetapi kepercayaan, standar, dan perlindungan yang menentukan apakah orang akan melangkah. Insight penutup bagian ini: peminjaman Bitcoin akan tumbuh bukan karena paling canggih, melainkan karena paling dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.