BNPT Temukan Lebih dari 21.000 Konten Radikalisme Online di 2025

Di penghujung 2025, temuan BNPT tentang lebih dari 21.000 konten online bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme mengingatkan publik bahwa ancaman tak selalu datang dari ruang fisik. Ia hadir di lini masa, kolom komentar, potongan video pendek, hingga ruang obrolan gim. Yang membuatnya kian rumit: penyebarannya mengikuti logika platform—cepat, tersegmentasi, dan menempel pada emosi. Ketika satu akun dibatasi, akun lain muncul dengan gaya bahasa baru, meme baru, dan tautan cadangan. Di sisi lain, aparat dan pemangku kepentingan juga bergerak melalui koordinasi lintas lembaga untuk memutus akses, menurunkan konten, sekaligus menguatkan literasi publik.

Data Satgas Kontraradikalisasi menunjukkan persebaran dominan di ekosistem media sosial besar, sementara pola rekrutmen makin personal: sebagian pelaku tidak perlu bertemu jaringan untuk terpapar, sebagian lainnya berinteraksi intens hingga berpindah ke kanal privat. Yang paling mengkhawatirkan adalah temuan paparan pada anak—berawal dari rasa ingin tahu, lalu berujung pada normalisasi kekerasan. Pada 2026, ketika keamanan siber menjadi topik harian bagi keluarga dan sekolah, pertanyaan pentingnya bukan hanya “berapa konten yang diturunkan”, melainkan “mengapa konten itu efektif, siapa yang rentan, dan bagaimana pencegahan radikalisme dilakukan tanpa mengorbankan ruang digital yang sehat”.

En bref

• BNPT mencatat 21.199 konten terkait intoleransi, radikalisme, dan terorisme sepanjang 2025 melalui Satgas Kontraradikalisasi.
• Konten tersebar di banyak platform; proporsi besar terdeteksi di ekosistem Meta, disusul TikTok dan X.
• BNPT mengidentifikasi pelaku yang menyalahgunakan internet: pelaku aktif, individu yang terpapar daring lalu bergabung jaringan, serta fenomena self-radicalization.
• Paparan pada anak terdeteksi di puluhan provinsi; gim online dan media sosial disebut sebagai pintu masuk yang sering.
• Pengawasan konten dilakukan lintas lembaga dan diteruskan ke kementerian yang berwenang untuk penurunan konten/pemutusan akses.
• Upaya pencegahan menuntut kombinasi: penegakan hukum, keamanan siber, literasi digital, dan perlindungan psikososial.

BNPT dan Temuan 21.199 Konten Radikalisme Online 2025: Peta Ancaman di Internet

Angka 21.199 konten online yang diidentifikasi sepanjang 2025 bukan sekadar statistik; ia menggambarkan ekosistem narasi yang terus berevolusi. Dalam praktiknya, konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme jarang hadir sebagai propaganda mentah. Ia bisa berupa potongan ceramah yang dipelintir, cuplikan konflik dari luar negeri yang dipotong tanpa konteks, atau gambar yang menanamkan dikotomi “kita versus mereka”. Banyak unggahan sengaja didesain untuk memancing reaksi cepat—marah, takut, atau merasa terancam—karena emosi memperpendek jarak dari “menonton” menjadi “ikut menyebarkan”.

Satgas Kontraradikalisasi—gabungan lintas lembaga seperti BNPT, intelijen, unsur pertahanan, kementerian yang mengurusi ruang digital, serta otoritas siber—memetakan persebaran di beberapa platform besar. Dalam ringkasan yang beredar ke publik, porsi konten yang terdeteksi di ekosistem Meta (Facebook dan Instagram) berada di kisaran belasan ribu, sementara platform video pendek dan microblogging menyusul dengan ribuan hingga ribuan awal. Pola ini masuk akal: jangkauan Meta yang lintas usia dan komunitas memungkinkan “pesan” bergerak dari grup tertutup ke halaman publik, lalu kembali lagi ke kanal privat melalui tautan yang dibagikan.

Untuk memahami ancaman, bayangkan satu studi kasus fiktif: Raka, mahasiswa baru di kota besar, awalnya mengikuti akun berita konflik internasional. Dari sana, algoritma merekomendasikan video “analisis” yang emosional. Komentar-komentar mengarahkan Raka ke grup diskusi tertutup, lalu admin mengirim tautan cadangan ketika grup pertama dibatasi. Di tahap ini, konten tak lagi sekadar informasi; ia menjadi identitas. Raka mulai percaya bahwa kekerasan adalah “jawaban” yang dibenarkan. Di sinilah pengawasan konten dan intervensi sosial harus bertemu—memutus jalur distribusi saja tidak cukup bila kerentanan psikologis dan kebutuhan akan afiliasi tidak ditangani.

BNPT juga menekankan bahwa ada spektrum pelaku di ruang digital: (1) individu yang aktif memanfaatkan dunia maya untuk aktivitas teror; (2) mereka yang terpapar daring lalu bergabung dengan jaringan; serta (3) orang yang melakukan aktivitas ekstrem di ranah digital tanpa keterkaitan langsung, sering dibahas sebagai self-radicalization. Spektrum ini penting karena responsnya berbeda. Pada pelaku aktif, fokusnya pada penegakan hukum dan pemutusan infrastruktur. Pada kelompok yang “baru bergabung”, langkah pencegahan dan deradikalisasi bisa menjadi jendela kesempatan. Pada pelaku yang radikal secara mandiri, penanganannya menuntut deteksi dini, literasi, dan dukungan komunitas untuk memutus spiral isolasi.

Di titik ini, diskusi beralih dari “konten apa yang ada” menjadi “mengapa konten itu bertahan”. Banyak propaganda bergerak melalui teknik kejahatan dunia maya yang halus: akun kloning, jaringan bot, tautan phishing berkedok donasi, atau pengalihan ke platform yang lebih sulit diawasi. Karena itu, narasi BNPT tentang ancaman digital pada 2025 relevan sebagai landasan kerja 2026: ruang siber bukan hanya medium, melainkan medan. Insight akhirnya jelas: internet mempercepat radikalisasi ketika emosi, algoritma, dan komunitas tertutup saling mengunci.

Platform, Algoritma, dan Pengawasan Konten: Mengapa Konten Radikal Mudah Menyebar

Persebaran konten online bermuatan ekstrem tidak bisa dilepaskan dari cara platform menyusun perhatian pengguna. Algoritma umumnya dioptimalkan untuk retensi: semakin lama orang bertahan, semakin tinggi nilai bisnisnya. Masalahnya, konten yang memicu kemarahan atau ketakutan sering “menang” dalam kompetisi perhatian. Akibatnya, unggahan yang menstigma kelompok tertentu atau mengagungkan kekerasan cenderung mendapatkan dorongan distribusi—meski tidak selalu disengaja oleh platform, namun terjadi sebagai konsekuensi desain sistem rekomendasi.

Di ekosistem Meta, misalnya, konten dapat hidup di banyak format: postingan, story, reels, grup, hingga pesan langsung. Satu video bisa diposting ulang dengan filter berbeda, diberi teks baru, dan disebar melalui grup komunitas yang tampak “normal”. Di TikTok, pesan yang sama dapat dibungkus sebagai “edukasi sejarah”, lalu dipotong menjadi seri 30 detik yang sulit dilacak konteksnya. Di X, narasi berkembang lewat utas panjang, tangkapan layar, dan penguatan dari akun anonim. Karena itu, angka sebaran per platform bukan sekadar daftar; ia menunjukkan “gaya penyebaran” yang berbeda, dan setiap gaya menuntut teknik mitigasi yang berbeda pula.

Dalam konteks kebijakan, pengawasan konten biasanya bergerak melalui dua jalur: penemuan (detection) dan penindakan (takedown atau pemutusan akses). Di Indonesia, temuan Satgas Kontraradikalisasi kemudian diteruskan untuk diproses oleh otoritas yang menangani ruang digital. Mekanismenya tidak sederhana: laporan harus diverifikasi, diklasifikasikan (apakah melanggar aturan, apakah termasuk terorisme atau ujaran kebencian), lalu ditentukan langkahnya—penurunan konten, pembatasan akun, atau pemblokiran akses pada tautan tertentu. Dalam praktik, pelaku sering mengakali dengan “cadangan”: mereka menyiapkan akun baru, cermin situs, dan kanal alternatif yang diumumkan lewat kode atau istilah terselubung.

Anekdot yang sering muncul di lapangan: seorang moderator komunitas lokal menemukan link “kajian” di grup keluarga. Setelah ditelusuri, link mengarah ke saluran yang pelan-pelan mengubah topik—dari motivasi diri, beralih ke “kebenaran tunggal”, lalu ke pembenaran kekerasan. Ini bukan kebetulan; strategi tersebut dikenal sebagai “pengkondisian bertahap”. Di sinilah keamanan siber bersinggungan dengan literasi: tak semua orang akan mengklik tautan mencurigakan, tetapi banyak yang akan mengklik jika dibungkus sebagai nasihat religius atau kepedulian pada korban konflik.

Jika fokus hanya pada takedown, permainan kucing-dan-tikus tidak pernah berakhir. Karena itu, strategi pencegahan modern biasanya menambahkan pendekatan “friksi”: memperlambat penyebaran konten berisiko, memberi peringatan konteks, membatasi rekomendasi, dan menutup celah monetisasi. Ketika propaganda tidak menghasilkan keuntungan (donasi palsu diblokir, iklan ditolak, akun pembayaran ditutup), daya tariknya berkurang. Namun langkah ini harus akuntabel agar tidak menjadi sensor sewenang-wenang; transparansi prosedur dan kanal banding penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Di 2026, tantangan baru ikut menumpang: konten sintetis dan manipulasi audio-visual yang membuat propaganda tampak “nyata”. Video bisa dibuat seolah-olah seorang tokoh mengucapkan sesuatu, lalu dipakai untuk memantik kebencian. Karena itu, penguatan keamanan siber perlu mencakup verifikasi sumber, forensik digital, dan edukasi publik tentang tanda-tanda manipulasi. Insight akhirnya: algoritma mempercepat penyebaran, tetapi tata kelola platform dan literasi pengguna menentukan apakah percepatan itu menjadi bahaya atau justru ruang belajar yang sehat.

Untuk memperdalam perspektif tentang bagaimana propaganda, moderasi, dan literasi bertemu di ruang digital, banyak diskusi publik tersedia dalam format video yang mudah diikuti.

Anak, Remaja, dan Rekrutmen di Game Online: Pola Radikalisasi yang Kian Muda

Salah satu sinyal paling keras dari temuan 2025 adalah paparan pada anak. BNPT mencatat ratusan kejadian yang melibatkan anak di puluhan provinsi, dengan rerata usia awal remaja—bahkan ada yang masih sekolah dasar. Ini menandai pergeseran generasi: jika pada periode sebelumnya profil pelaku teror cenderung dewasa muda, kini titik rentannya bergerak ke usia yang masih membentuk identitas. Pertanyaannya bukan hanya “mengapa anak bisa terpapar”, melainkan “mengapa mereka menjadi target yang efektif”.

Kerentanan remaja sering terkait kebutuhan dasar: diterima, dianggap penting, dan punya “misi”. Ketika seorang anak mengalami perundungan, kesepian, atau situasi keluarga yang retak, ia lebih mudah mencari komunitas pengganti di internet. Di komunitas gim online, interaksi intens terjadi tanpa harus bertemu. Voice chat dan grup eksternal (misalnya aplikasi pesan) membuat hubungan terasa dekat. Di titik ini, perekrut tidak datang membawa ideologi secara frontal. Mereka memulai dengan perhatian: memberi item, menawarkan “tim”, memuji kemampuan, lalu perlahan menyelipkan narasi kebencian terhadap kelompok tertentu.

Bayangkan kasus fiktif lain: Dina (14 tahun) bermain gim tembak-menembak populer. Ia bergabung dengan klan yang aktif setiap malam. Awalnya obrolan soal strategi. Lalu ada anggota senior yang sering mengirim video “aksi heroik” dan menyebut kekerasan sebagai bentuk “pembelaan”. Dina yang sedang stres karena bullying merasa dipahami. Ketika ia mulai mempertanyakan, senior itu memberikan tautan “bacaan” dan mengajak masuk ke ruang diskusi privat. Proses ini nyaris tanpa jejak fisik—sesuai temuan bahwa sebagian rekrutmen terjadi tanpa pertemuan, bahkan ada yang melakukan “baiat” sendiri. Di sini, radikalisasi bukan hanya soal ide, melainkan hubungan dan rasa memiliki.

BNPT juga menyinggung fenomena lone actor—aktor tunggal yang dapat terpicu melakukan tindakan ekstrem tanpa koordinasi langsung. Pada remaja, risiko ini meningkat jika ada kombinasi: paparan konten kekerasan, isolasi sosial, dan akses mudah pada tutorial atau glorifikasi serangan. Banyak konten berbahaya tidak menyebut kata “terorisme” secara terang-terangan; ia berupa “true crime” yang mengagungkan pelaku, kompilasi kekerasan, atau panduan yang dibungkus sebagai “pengetahuan bertahan hidup”. Ini bersinggungan dengan kejahatan dunia maya karena pelaku konten sering memanfaatkan anonimitas dan distribusi lintas platform.

Respons yang manusiawi harus menempatkan anak sebagai korban sekaligus subjek yang perlu dipulihkan. Pendampingan psikososial, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak menjadi krusial—bukan sekadar hukuman. Sekolah dapat membuat protokol sederhana: bagaimana guru BK menanggapi perubahan perilaku, bagaimana pelaporan dilakukan tanpa mempermalukan anak, dan bagaimana orang tua diajak membangun komunikasi. Pada level rumah, kebiasaan kecil berdampak besar: menanyakan “siapa teman online-mu?”, “konten apa yang sering muncul?”, dan “kamu nyaman di komunitas itu?”. Pertanyaan seperti ini mengundang cerita, bukan interogasi.

Dalam kerangka pencegahan radikalisme, fokusnya adalah memperkuat daya tahan psikologis dan sosial. Anak yang punya support system kuat lebih sulit dipancing ke narasi kebencian. Insight akhirnya: ketika rekrutmen bergerak ke gim dan ruang obrolan, strategi pencegahan harus masuk ke ekosistem yang sama—dengan bahasa yang dipahami remaja dan dengan perlindungan yang tidak menghakimi.

Diskusi tentang paparan anak terhadap konten ekstrem dan kekerasan digital juga banyak dibahas oleh praktisi keamanan dan penegak hukum dalam berbagai forum publik.

Keamanan Siber dan Kejahatan Dunia Maya: Dari Takedown ke Disrupsi Jaringan

Ketika publik mendengar kabar “konten diturunkan”, yang terlihat adalah hasil akhirnya. Di belakangnya, ada kerja keamanan siber yang berlapis: pelacakan pola unggahan, korelasi akun, analisis tautan, hingga pemetaan infrastruktur digital yang dipakai untuk menyebar propaganda. Konten ekstrem jarang berdiri sendiri; ia biasanya terhubung dengan jaringan distribusi yang memanfaatkan celah kejahatan dunia maya seperti akun palsu, domain sekali pakai, atau pengalihan link agar sulit dilacak.

Salah satu tantangan utama adalah migrasi: ketika satu platform memperketat aturan, pelaku berpindah ke platform lain yang moderasinya lebih longgar atau ke ruang privat. Mereka juga memakai teknik “fragmentasi pesan”, yaitu memecah materi propaganda menjadi potongan kecil di banyak akun. Setiap potongan tampak tidak berbahaya, tetapi jika digabungkan, ia membentuk narasi lengkap. Inilah alasan mengapa respons berbasis intelijen digital penting: bukan hanya menilai satu unggahan, melainkan membaca pola.

Untuk menggambarkan spektrum temuan yang pernah disampaikan BNPT, tabel berikut merangkum angka-angka kunci yang sering dipakai sebagai indikator operasional. Angka ini membantu memahami bahwa persoalan bukan sekadar konten, tetapi juga pelaku dan modusnya.

Selain data, pendekatan teknis yang makin sering dipakai adalah “disrupsi” alih-alih sekadar “penghapusan”. Disrupsi berarti mematahkan kemampuan jaringan untuk beroperasi: menutup jalur donasi, membatasi jangkauan akun berulang, membekukan domain yang dipakai untuk redirect, dan menelusuri ekosistem akun yang saling mempromosikan. Dalam beberapa kasus, disrupsi juga berarti memperbanyak kontra-narasi yang kredibel dari tokoh lokal, agar ruang percakapan tidak dikuasai propaganda.

Peran publik tidak kecil. Otoritas ruang digital menyatakan akan menampung laporan masyarakat dan lembaga ketika konten negatif terdeteksi, lalu memprosesnya untuk penurunan konten atau pemblokiran akses. Namun pelaporan yang efektif memerlukan detail: tautan, tangkapan layar, waktu unggahan, dan konteks. Tanpa itu, penindakan bisa lambat atau tidak tepat sasaran. Di sinilah literasi pelaporan menjadi bagian dari pencegahan radikalisme yang sering luput dibicarakan.

Jika ada satu pelajaran yang menguat menuju 2026, itu adalah: keamanan siber untuk isu ekstremisme harus memadukan teknologi, hukum, dan psikologi sosial. Menghapus konten adalah tindakan penting, tetapi memutus kemampuan jaringan untuk kembali adalah permainan sebenarnya. Insight akhirnya: kemenangan tidak diukur dari satu takedown, melainkan dari berkurangnya daya jangkau dan daya rekrut propaganda.

Strategi Pencegahan Radikalisme yang Praktis: Peran Keluarga, Sekolah, Komunitas, dan Platform

Ketika ancaman hadir sebagai konten online, respons paling kuat justru sering datang dari rutinitas sehari-hari. Keluarga, sekolah, komunitas, dan platform memiliki tuas masing-masing. Jika semuanya bergerak sendiri-sendiri, hasilnya timpang: konten diturunkan, tetapi anak tetap mencari komunitas berisiko; atau sekolah membuat larangan gawai, tetapi siswa pindah ke perangkat lain tanpa pendampingan. Strategi yang efektif adalah yang membangun ekosistem proteksi tanpa mematikan rasa ingin tahu.

Di rumah, kunci utamanya adalah komunikasi yang tidak menghakimi. Orang tua tidak perlu menjadi ahli teknologi untuk membantu. Yang dibutuhkan adalah konsistensi: menanyakan pengalaman online, membicarakan nilai keluarga, dan membuat kesepakatan penggunaan gawai. Banyak remaja menutup diri bukan karena “bandel”, tetapi karena takut dimarahi. Padahal, ruang dialog bisa menjadi pagar pertama terhadap radikalisme yang menyusup lewat narasi “kami memahami kamu, keluarga tidak”.

Di sekolah, pencegahan dapat dimasukkan ke kegiatan yang sudah ada: literasi media pada pelajaran bahasa, diskusi etika digital pada PPKn, dan latihan verifikasi informasi saat tugas kelompok. Guru BK dapat dilatih mengenali tanda perubahan perilaku: isolasi mendadak, obsesi pada konten kekerasan, atau penggunaan istilah “kita vs mereka” yang ekstrem. Ini bukan untuk menstigma, melainkan untuk membuka pintu konseling lebih awal. Ketika ditemukan paparan, pendekatan rehabilitatif—seperti yang ditekankan BNPT melalui koordinasi perlindungan khusus anak—lebih masuk akal daripada reaksi panik.

Komunitas lokal juga punya peran besar karena mereka memiliki legitimasi sosial. Karang taruna, pengurus RT/RW, komunitas masjid, dan komunitas kreator bisa membuat forum yang membahas isu ekstremisme dengan bahasa sederhana. Bukan ceramah yang menggurui, tetapi dialog: “konten seperti apa yang sering muncul?”, “bagaimana cara menolak ajakan grup aneh?”, “apa yang harus dilakukan jika temanmu mulai berubah?”. Dengan begitu, pencegahan radikalisme menjadi praktik sosial, bukan slogan.

Di sisi platform dan pemerintah, penguatan pengawasan konten perlu berjalan bersama transparansi. Pengguna perlu tahu bagaimana melapor dan apa yang terjadi setelah laporan masuk. Di saat yang sama, platform sebaiknya menutup celah amplifikasi: membatasi rekomendasi pada akun yang berulang kali melanggar, mengurangi jangkauan konten borderline, dan mencegah monetisasi bagi penyebar propaganda. Ketika insentif hilang, banyak pelaku akan kehilangan bahan bakar operasionalnya.

Berikut daftar langkah praktis yang bisa diterapkan lintas lingkungan, dirancang agar relevan dengan dinamika internet dan risiko kejahatan dunia maya:

1. Bangun “ritual cek realitas” di rumah: sebelum membagikan unggahan emosional, biasakan bertanya “sumbernya apa, konteksnya apa, siapa yang diuntungkan?”.
2. Aktifkan pengaturan keamanan: kontrol orang tua, pembatasan DM dari akun asing, dan filter kata kunci pada platform yang mendukung.
3. Ajarkan jejak digital: jelaskan bahwa bergabung grup, memberi reaksi, atau menyimpan materi ekstrem bisa menjadi pintu eskalasi dan masalah hukum.
4. Latih cara menolak ajakan: remaja sering butuh skrip sederhana seperti “aku tidak nyaman, aku keluar dulu” atau “kita bahas hal lain”.
5. Gunakan jalur pelaporan yang benar: simpan tautan, tangkapan layar, dan waktu; laporkan ke kanal resmi platform dan pihak berwenang.
6. Perkuat dukungan psikososial: jika ada tanda trauma, bullying, atau broken home, prioritaskan pendampingan—ini mengurangi kerentanan rekrutmen.

Dalam konteks kerja negara, peran BNPT sebagai penggerak koordinasi menjadi penting karena isu ini lintas sektor: pendidikan, kesehatan mental, penegakan hukum, hingga tata kelola platform. Ketika strategi disusun sebagai ekosistem—bukan proyek satu kali—maka ruang digital dapat lebih tahan terhadap infiltrasi. Insight akhirnya: pencegahan yang paling efektif bukan yang paling keras, melainkan yang paling konsisten membangun daya tahan keluarga, sekolah, dan komunitas di tengah arus konten online.