Ulasan akhir tahun kritik lambannya perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia

Di ujung tahun, ulasan akhir tahun tentang situasi masyarakat adat di Indonesia kembali menampilkan ironi yang berulang: di saat negara gencar mempromosikan pembangunan hijau, transisi energi, dan investasi, banyak komunitas adat justru menghadapi tekanan yang makin nyata pada ruang hidupnya. Perampasan tanah, pembatasan akses hutan, hingga kriminalisasi warga yang mempertahankan ladang dan situs sakral memperlihatkan bahwa “kemajuan” sering datang dengan ongkos sosial yang tidak dibayar oleh pelaku kebijakan, melainkan oleh mereka yang paling dekat dengan alam. Dalam lanskap ini, kritik utama bukan sekadar soal lambatnya negara bergerak, tetapi tentang arah kebijakan yang menormalisasi ketidakadilan sebagai harga pertumbuhan.

Transisi pemerintahan dari era Joko Widodo ke Prabowo Subianto sempat memunculkan harapan bahwa kebuntuan pengakuan hak dapat dibuka. Namun catatan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan tren sebaliknya: konflik agraria meningkat, proyek strategis meluas, dan payung hukum nasional yang komprehensif tentang hak masyarakat adat masih tertahan di meja legislasi. Di lapangan, satu keluarga bisa kehilangan kebun kakao, sungai tempat mencari ikan, hingga makam leluhur karena peta tata ruang tidak pernah benar-benar mengakui keberadaan mereka. Jika hak atas wilayah adat tetap dianggap “administratif” semata, bagaimana mungkin program iklim atau pangan berjalan adil? Dari sini, pembahasan bergeser: perlindungan hak bukan isu pinggiran, melainkan fondasi tata kelola yang menentukan masa depan ekologi dan demokrasi.

• Catatan AMAN 2024 menyoroti puluhan hingga ratusan insiden kriminalisasi dan perampasan ruang hidup yang menjangkau ratusan komunitas.
• Wilayah adat terbukti menyimpan sebagian besar tutupan hutan terbaik, tetapi tetap rentan dialokasikan untuk konsesi dan proyek besar.
• RUU Masyarakat Adat berulang masuk agenda legislasi, namun belum menjadi perlindungan hukum yang operasional di seluruh Indonesia.
• Evaluasi kebijakan dibutuhkan pada UU sektoral, proyek strategis, dan instrumen iklim agar tidak memproduksi ketidakadilan baru.
• Advokasi masyarakat adat menuntut pengakuan wilayah, penghentian kriminalisasi, dan mekanisme pemulihan berbasis hak.

Ulasan akhir tahun: kritik atas pola kriminalisasi dan perampasan wilayah masyarakat adat di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, ulasan akhir tahun dari berbagai organisasi memperlihatkan pola yang konsisten: saat terjadi sengketa lahan di wilayah adat, respons birokrasi dan aparat lebih cepat hadir untuk mengamankan proyek ketimbang memastikan hak warga. Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, pernah menekankan bahwa kekerasan dan kriminalisasi di banyak tempat terjadi secara sistematis, seolah keberadaan komunitas adat hanya catatan kaki di rencana investasi. Pola ini tampak dari cara konflik dimulai: izin keluar, alat berat masuk, lalu warga yang memprotes dilabeli mengganggu ketertiban. Pada titik itu, yang dipertaruhkan bukan hanya tanah, melainkan martabat dan rasa aman sehari-hari.

Catatan AMAN untuk 2024—yang dipublikasikan pada Desember 2024—menggambarkan besarnya eskalasi: terdapat 121 kasus terkait kriminalisasi dan perampasan yang melibatkan sekitar 140 komunitas, dengan cakupan area yang disebut mencapai 2,8 juta hektar. Angka ini penting dibaca sebagai sinyal, bukan sekadar statistik; satu “kasus” bisa berarti berbulan-bulan intimidasi, pos penjagaan, pemutusan akses jalan, atau surat panggilan berulang yang menguras energi warga. Di lapangan, dampak psikologisnya jelas: orang tua takut melepas anak ke kebun, rapat adat dilakukan diam-diam, dan ritus tradisi terpaksa disederhanakan karena ruang sakral sudah dipagari.

Beberapa lokasi yang sering disebut dalam diskusi publik—seperti Sihaporas, Poco Leok, dan Kepulauan Togean—menjadi contoh bagaimana sengketa tidak selalu soal kepemilikan formal. Di sana, ruang hidup bukan sebidang tanah kosong, melainkan mosaik: kebun, hutan larangan, jalur air, dan situs budaya. Ketika peta resmi hanya mengakui batas administrasi desa dan status kawasan hutan, wilayah adat mudah dianggap “tidak bertuan”. Lalu muncul pertanyaan yang jarang dijawab tuntas: jika negara mengakui kebinekaan budaya, mengapa peta kebijakan sering seragam dan menghapus keragaman tata kelola lokal?

Agar pembaca melihat detailnya, bayangkan kisah fiktif seorang warga bernama Lina, ibu dua anak dari sebuah komunitas adat pesisir. Ketika investor datang membawa rencana “pengembangan kawasan”, Lina awalnya berpikir itu sekadar wacana. Sebulan kemudian, patok berdiri di dekat kebun kelapa, dan akses ke mata air dipersempit karena dianggap masuk area proyek. Saat Lina ikut pertemuan menanyakan dasar izin, ia malah diminta menandatangani berita acara yang tidak ia pahami. Setelah warga menolak, muncul laporan balik dengan tuduhan menghambat kegiatan. Bagi Lina, perlindungan hak terasa seperti konsep jauh di Jakarta, bukan pertolongan yang hadir ketika dibutuhkan.

Di sinilah kritik terhadap lambannya perlindungan tidak cukup dijawab dengan klaim “proses masih berjalan”. Proses macam apa yang membuat warga harus membuktikan keberadaannya berulang kali, sementara izin usaha bergerak cepat? Jika konflik dibiarkan berlarut, biaya sosial akan menumpuk dan memperdalam ketidakadilan. Dari pola kriminalisasi ini, pembahasan selanjutnya mengarah pada akar masalah yang lebih struktural: desain kebijakan nasional yang tidak menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum utama.

Evaluasi kebijakan: mengapa perlindungan hukum hak masyarakat adat masih tersendat

Jika ditelusuri, hambatan utama perlindungan hukum bagi hak masyarakat adat bukan ketiadaan norma sama sekali, melainkan ketiadaan payung nasional yang komprehensif dan operasional. Selama hampir dua dekade, RUU Masyarakat Adat berulang masuk program legislasi, tetapi belum menghasilkan kepastian yang bisa dipakai warga di pengadilan, di meja mediasi, atau saat menghadapi alat berat. Akibatnya, pengakuan komunitas adat sering bergantung pada kemauan pemerintah daerah dan kebijakan sektoral yang tidak selalu sinkron. Ketika kepala daerah berganti, prioritas berubah; ketika pejabat teknis berganti, berkas verifikasi bisa diminta ulang dari nol.

Dalam evaluasi kebijakan, beberapa regulasi kerap disebut warga dan pendamping hukum sebagai sumber risiko. UU Cipta Kerja, misalnya, dipandang memudahkan perizinan usaha dan menguatkan logika “pemanfaatan ruang” yang kerap mengabaikan relasi sosial-budaya masyarakat adat dengan tanah. Di saat bersamaan, aturan sektoral sumber daya alam membuka banyak celah: wilayah yang telah dijaga turun-temurun dapat diposisikan sebagai “kawasan negara” sehingga mudah dialokasikan. Rukka Sombolinggi juga menyoroti Undang-Undang KSDAHE serta dinamika proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menempatkan warga adat sebagai pihak yang harus dilindungi terlebih dahulu.

Proyek IKN sering dipahami publik sekadar perpindahan pusat pemerintahan, padahal bagi sebagian komunitas di Kalimantan Timur, ia hadir sebagai perubahan lanskap yang mengancam ruang hidup. Dalam narasi advokasi masyarakat adat, disebut bahwa proyek itu berpotensi berdampak langsung pada lebih dari 20.000 warga adat. Dampaknya bisa konkret: perubahan akses terhadap hutan untuk rotan dan obat-obatan tradisional, fragmentasi habitat satwa, serta naiknya harga tanah yang mendorong spekulasi dan tekanan sosial. Ketika relokasi atau ganti rugi terjadi tanpa pengakuan kolektif atas wilayah adat, kompensasi cenderung individual dan tidak sebanding dengan hilangnya sistem kehidupan komunal.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang tanah ulayat juga ramai diperdebatkan. Di satu sisi, ia terlihat seperti pengakuan administratif; di sisi lain, praktiknya dikhawatirkan menjadi jalur “standardisasi” yang menyulitkan komunitas yang sistem sosialnya tidak cocok dengan formulir negara. Banyak komunitas adat mengatur tanah secara komunal, dengan aturan akses yang dinamis sesuai musim, ritual, dan musyawarah. Ketika pengakuan dipersempit menjadi berkas pendaftaran dan batas koordinat kaku, yang hilang adalah fleksibilitas adat yang justru menjaga keberlanjutan. Pertanyaannya: apakah negara sedang melindungi, atau sekadar mengubah hak komunal menjadi data yang lebih mudah diadministrasikan?

Di titik ini, perdebatan kebijakan terkait masyarakat adat juga beririsan dengan isu tata kelola informasi. Banyak sengketa dipicu peta yang tidak transparan, dokumen izin yang sulit diakses, atau proses konsultasi yang tidak bermakna. Prinsip akuntabilitas—termasuk perlindungan data dan keterbukaan—menjadi relevan. Dalam konteks lebih luas, pembaca dapat melihat dinamika tata kelola kebijakan publik dan data melalui laporan seperti kebijakan Indonesia memperketat data pribadi, yang memberi gambaran bagaimana negara menata informasi warganya. Bagi komunitas adat, transparansi peta konsesi, dokumen AMDAL, dan notulensi konsultasi sama pentingnya dengan perlindungan data identitas saat mereka melapor atau bersaksi.

Jika perlindungan hukum terus tertunda, maka konflik akan menjadi “normal baru” dan memproduksi biaya sosial lintas generasi. Dari evaluasi regulasi, pembahasan kemudian bergerak ke dimensi yang sering dilupakan: hubungan erat antara wilayah adat, hutan, dan agenda iklim yang kini menjadi arena kebijakan global dan nasional.

Krisis iklim, hutan terbaik, dan hak masyarakat adat: kritik atas kebijakan yang tidak inklusif

Krisis iklim bukan sekadar istilah di dokumen konferensi; ia hadir sebagai banjir bandang, kekeringan, longsor, dan perubahan musim yang mengganggu panen. Di Indonesia, dampak ini berkelindan dengan degradasi lingkungan dan konflik agraria, terutama di wilayah yang kaya sumber daya. Dalam situasi seperti ini, kritik terhadap kebijakan iklim muncul ketika program mitigasi berjalan tanpa memperkuat perlindungan hak bagi mereka yang selama ini justru menjaga ekosistem. Masyarakat adat sering disebut dalam pidato sebagai “penjaga hutan”, tetapi dalam praktik tata ruang, mereka masih harus membuktikan eksistensinya di hadapan negara.

Data kolaboratif WGII, BRWA, dan FWI pada 2025 menunjukkan bahwa sekitar 70% tutupan hutan terbaik yang tersisa berada di wilayah yang berkaitan dengan komunitas adat. Ini bukan kebetulan. Banyak komunitas memiliki sistem larangan berburu pada musim tertentu, zona hutan keramat, hingga sanksi adat bagi perusak mata air. Selain itu, lebih dari 4,9 juta hektare wilayah adat dikelola melalui sistem pangan beragam—dari sagu, umbi, padi ladang, hingga kebun campur—yang memperkuat kedaulatan pangan dan ketahanan menghadapi guncangan iklim. Ketika kebijakan publik mengabaikan sistem ini, yang hilang bukan hanya tradisi, melainkan strategi adaptasi yang sudah diuji lintas generasi.

Masalahnya, agenda iklim modern juga membawa potensi konflik baru. Skema nilai ekonomi karbon, misalnya, sering lebih menonjol sebagai mekanisme perdagangan daripada pengurangan emisi yang tegas di sumbernya. Jika karbon dihitung tanpa memastikan hak kolektif atas wilayah, proyek dapat berubah menjadi “konservasi dari luar” yang membatasi akses warga terhadap hutan tempat mereka mengambil rotan atau kayu untuk rumah. Hal serupa terlihat pada proyek transisi energi seperti geothermal, bioenergi, atau pertambangan mineral kritis: semuanya dapat disebut “hijau” di atas kertas, tetapi di lapangan bisa memicu pemindahan paksa, pecahnya komunitas, dan kriminalisasi penolak proyek.

Di dokumen kebijakan iklim nasional—termasuk SNDC—rujukan pada kearifan tradisional kerap muncul, tetapi sering tidak diikuti dengan pengakuan wilayah sebagai prasyarat. Kearifan tanpa hak adalah estetika; ia cantik di laporan, namun tidak melindungi ketika alat berat datang. Bagi warga adat, partisipasi bermakna berarti akses informasi sejak awal, hak menyetujui atau menolak, serta mekanisme pemulihan jika terjadi kerusakan. Tanpa itu, kebijakan iklim justru berisiko menambah ketidakadilan baru di daerah yang sejak lama menjadi “pemasok” sumber daya.

Untuk memperjelas, bayangkan sebuah program restorasi hutan yang dikelola konsorsium perusahaan. Mereka memasang papan “kawasan serapan karbon” di hutan yang oleh komunitas adat dianggap wilayah berburu musiman. Anak muda dilarang masuk mengambil madu, padahal itu sumber biaya sekolah. Ketika warga memprotes, mereka dituduh merusak proyek hijau. Pada titik ini, publik perlu bertanya: hijau bagi siapa? Jika perlindungan hukum tidak jelas, program iklim bisa menjadi pintu belakang penguasaan ruang.

Menariknya, perbandingan internasional menunjukkan bahwa penguatan hutan sering berjalan seiring pengakuan komunitas lokal. Diskusi global tentang perlindungan Amazon, misalnya, kerap menyinggung peran masyarakat adat dalam menjaga tutupan hutan. Pembaca dapat melihat konteks kebijakan lingkungan di negara lain lewat upaya Brasil memperkuat hutan Amazon, yang relevan sebagai cermin bahwa penguatan ekologi membutuhkan arsitektur hak, bukan sekadar proyek. Setelah memahami relasi iklim-hak, pertanyaan berikutnya adalah: seberapa parah eskalasi konflik agraria, dan bagaimana angka-angka itu membantu publik menilai kegagalan kebijakan?

Data konflik agraria dan kekerasan: membaca tren 2024–2025 untuk menilai perlindungan hak

Angka sering terasa dingin, tetapi dalam isu masyarakat adat, angka membantu publik melihat pola yang tidak selalu tampak dari berita harian. Catatan AMAN untuk 2025 mencatat setidaknya 136 kasus yang berdampak pada perampasan sekitar 4 juta hektar wilayah adat di 109 komunitas, dengan 162 warga menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi. Jika dibandingkan dengan catatan 2024 (121 kasus, 2,8 juta hektar, 140 komunitas), terlihat perubahan yang perlu dibaca hati-hati: luas perampasan meningkat tajam, sementara jumlah komunitas yang terdampak dalam catatan tersebut menurun. Ini bisa mengindikasikan konsentrasi konflik pada proyek-proyek yang skalanya lebih besar, atau penguatan ekspansi sektor tertentu yang menyasar bentang alam luas.

Di sisi lain, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan 2025 melaporkan 341 letusan konflik agraria dengan luas sekitar 914.574,963 hektar, berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa. KPA juga menilai terjadi kenaikan sekitar 15% dibanding 2024. Tidak semua konflik ini terjadi di wilayah adat, tetapi banyak yang bersinggungan karena wilayah adat sering berada di area sumber daya strategis: hutan, pesisir, dan pegunungan yang kaya mineral atau potensial untuk energi.

Membaca tabel ini, publik bisa mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dalam evaluasi kebijakan: sektor apa yang paling banyak memicu konflik? Seberapa sering proses konsultasi dilakukan? Berapa banyak kasus yang masuk ke mekanisme pemulihan, bukan sekadar mediasi singkat? Di beberapa daerah, warga menyebut bahwa mereka “dipanggil” berkali-kali oleh aparat, sementara laporan mereka tentang intimidasi tidak bergerak. Ketimpangan ini menambah persepsi bahwa hukum bekerja tidak simetris.

Di titik tertentu, angka konflik berkorelasi dengan rasa aman warga. Negara tentu berkepentingan menjaga stabilitas, namun stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman akan rapuh. Diskusi tentang rasa aman dan pendekatan aparat juga muncul di ruang publik, misalnya melalui narasi keamanan yang sering dijadikan justifikasi penertiban. Untuk memahami bagaimana wacana itu beredar, pembaca dapat menengok artikel seperti perdebatan tentang Indonesia sebagai negara aman dan peran Polri. Bagi komunitas adat, keamanan sejati berarti mereka bisa berkebun, beribadah adat, dan bermusyawarah tanpa ancaman kriminalisasi.

Data juga membantu menghindari jebakan simplifikasi: tidak semua konflik selesai dengan “ganti rugi”, karena yang hilang bisa berupa tata kelola komunal, sumber pangan, dan identitas. Karena itu, perlindungan hak harus dipahami sebagai paket: pengakuan wilayah, penghentian kekerasan, dan mekanisme pemulihan. Setelah melihat tren data dan konteks keamanan, langkah berikutnya adalah merumuskan agenda perubahan yang realistis, termasuk apa yang diminta oleh advokasi masyarakat adat kepada pemerintah dan DPR.

Agenda advokasi masyarakat adat: dari pengesahan UU hingga mekanisme pemulihan yang nyata

Di ruang advokasi, tuntutan utama terdengar sederhana: akui, lindungi, penuhi. Namun menerjemahkannya ke kebijakan membutuhkan keberanian politik. Deputi II Sekjen AMAN, Erasmus Cahyadi, mendesak agar kebijakan yang diskriminatif dicabut dan negara menghadirkan perlindungan hukum yang dapat diuji dan dipakai di lapangan. Baginya, transisi kekuasaan seharusnya menjadi momentum mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tanpa menimbang biaya sosial dan ekologis. Pesan ini relevan karena konflik agraria bukan gangguan teknis, melainkan indikator bahwa desain pembangunan belum adil.

Langkah pertama yang paling sering disebut adalah mengakhiri kebuntuan legislasi. Pengesahan UU Masyarakat Adat akan memperjelas definisi, prosedur pengakuan, hak kolektif atas wilayah, serta kewajiban negara dalam pemulihan. Tanpa itu, warga akan terus berhadapan dengan fragmentasi aturan: kehutanan berbicara lain, pertanahan lain, energi lain, dan pemerintahan daerah memiliki standar berbeda. Dalam praktik, fragmentasi ini membuat perusahaan lebih mudah “bermain” pada celah, sementara komunitas adat harus berhadapan dengan birokrasi berlapis.

Langkah kedua adalah memastikan prinsip persetujuan yang bermakna dalam setiap proyek—terutama proyek strategis dan proyek iklim. Banyak konflik terjadi karena konsultasi dilakukan setelah keputusan dibuat, bukan saat perencanaan. Agar partisipasi tidak menjadi formalitas, perlu standar minimum: akses dokumen yang mudah dipahami, waktu musyawarah yang cukup, penerjemahan bahasa lokal jika dibutuhkan, dan hak menolak tanpa ancaman. Ketika standar ini tidak ada, “sosialisasi” berubah menjadi pengumuman sepihak.

Langkah ketiga adalah menghentikan kriminalisasi dan membangun mekanisme pemulihan yang berpihak. Pemulihan tidak hanya berupa uang; ia mencakup rehabilitasi lingkungan, pemulihan mata pencaharian, dan pengakuan kembali situs budaya. Komisi atau satuan tugas lintas kementerian bisa dibentuk untuk meninjau kasus-kasus prioritas, tetapi harus disertai mandat yang jelas dan tenggat. Jika tidak, ia hanya menjadi forum rapat yang mengulur waktu.

Untuk membuat tuntutan lebih operasional, agenda advokasi masyarakat adat dapat diringkas menjadi langkah-langkah kebijakan berikut:

1. Percepatan pengesahan UU Masyarakat Adat sebagai payung nasional, lengkap dengan aturan turunan yang tidak mempersulit komunitas.
2. Moratorium izin baru di wilayah yang sedang berkonflik sampai ada penyelesaian berbasis hak dan pemetaan partisipatif.
3. Standarisasi konsultasi dan persetujuan agar tidak sekadar formalitas, terutama untuk proyek iklim, energi, dan infrastruktur.
4. Penguatan pemetaan partisipatif dan integrasi peta wilayah adat ke tata ruang, sehingga tidak lagi dianggap tanah kosong.
5. Mekanisme pemulihan untuk korban kekerasan dan kriminalisasi, termasuk bantuan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan ekonomi komunitas.

Di level publik, dukungan juga bisa dibangun lewat pembahasan yang mengaitkan isu hak dengan layanan sosial dan ekonomi lokal. Ketika wilayah adat aman, rantai nilai ekonomi kampung—pangan lokal, kerajinan, wisata berbasis budaya—lebih mudah tumbuh. Bahkan diskusi pasar kerja dan layanan dasar sering beririsan dengan keberlanjutan komunitas. Pembaca yang ingin melihat bagaimana isu layanan dan kesempatan kerja dibicarakan dalam konteks lain dapat menengok informasi tentang layanan gizi yang membuka kerja; analoginya, kebijakan publik yang baik selalu menuntut kejelasan sasaran, pendanaan, dan akuntabilitas, sama seperti agenda perlindungan bagi komunitas adat.

Ujung dari semua agenda ini adalah perubahan cara pandang: perlindungan hak bukan hambatan investasi, melainkan syarat agar pembangunan tidak memproduksi konflik, tidak memperdalam ketidakadilan, dan tidak merusak basis ekologi yang menopang ekonomi itu sendiri. Dari sini, pembicaraan wajar berlanjut ke peran parlemen, pemerintah, dan warga kota—karena nasib masyarakat adat bukan isu daerah jauh, melainkan cermin kualitas demokrasi Indonesia.